Gerakan Bawah Tanah

Usaha-usaha untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka dibutuhkan adanya pengakuan secara resmi dari pihak lain. Pada awal pendudukan Jepang, melakukan kegiatan politik yang legal menjadi persoalan kalangan kebangsaan. Untuk mencapai Indonesia merdeka tetap harus dilanjtkan walaupun hanya sebatas hasil rapat secara lisan tidak tertulis pada waktu itu. Masalah utama yang dibicarakan pada waktu itu adalah bagaimana usaha tersebut harus dilakukan? Hal tersebut menjadi awal pemikiran kalangan kebangsaan.

Terdapat dua pandangan yang dianut kalangan kebangsaan pada waktu itu. Pertama, mereka yang berpandangan bahwa usaha-usaha kebangsaan perlu dilanjutkan melalui kerjasama dengan Jepang. Kedua,  bahwa usaha tersebut harus dilakukan tanpa kerjasama dengan Jepang. Bagi mereka yang menganut kerjasama dengan Jepang, menganggap bahwa musuh utama bukan Jepang melainkan Belanda. Karena itu lebih baik kerjasama dengan Jepang. Pandangan ini banyak dianut kalangan kebangsaan yang berasal dari PARINDRA, partai yang ada pada masa pergerakan.

Soekarno, Hatta dan kalangan kebangsaan terkemuka diantaranya menganut pandangan yang pro sama Jepang. Sebagai akibatnya, mereka kemudian ditarik untuk menduduki lembaga yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang seperti PUTERA atau Jawa Hokokai. Mereka juga mempengaruhi pemuda Indonesia untuk masuk lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Bagi mereka yang menolak kerjasama dengan Jepang, menganggap musuh yang utama bukan Belanda, melainkan Jepang. Pandangan ini melihat konflik yang ada secara internasional antara fasis melawan demokrasi.

Bagi mereka kekuatan yang harus didukung adalah demokrasi dan karena Jepang dianggap termasuk fasis, mereka menolak bekerjasama dengan Jepang. Pandangan ini diantaranya dianut oleh Sjahrir, kalangan muda dan kalangan nasionalis lokal atau daerah. Sebagai akibat pilihan itu mereka menolak masuk ke dalam lembaga yang dibentuk Jepang. Kalaupun mereka masuk, tujuannnya untuk mempengaruhi pemuda-pemuda. Mereka yang menganut pandangn ini yang kemudian banyak terlibat dengan gerakan bawah tanah. Strategi ini bagi mereka merupakan yang terbaik untuk melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan.

Pada waktu itu, dalam menjalankan pemerintahannya Jepang hanya meneruskan apa yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda sebelumnya, dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Dengan adanya kebijakan ini, kekuatan militer hampir secara dominan berada di Jakarta. Kuatnya pengawasan militer ini mengakibatkan bentuk-bentuk gerakan bawah tanah yang muncul di Jakarta agak berbeda dengan apa yang muncul di tempat-tempat lain di Pulau Jawa.

Kalangan yang menolak kerjasama dengan Jepang yaitu kelompok Sjahrir, yang berpusat di Jakarta. Kelompok ini merupakan kelanjutan dari PNI-Baru yang telah hadir di panggung politik sejak tahun 1930-an. Beberapa orang dari PNI-Baru seperti Dr. Sudarsono dan Sugra di Cirebon; Cucun, Rusni dan Tobing di Bandung; Wijono dan Sugiono Yosodiningrat di Yogyakarta; Djohan Sjahroezah.

    Aktivitas utama dari kelompok ini adalah merekrut orang-orang dari kalangan terdidik, misalnya mahasiswa-mahasiswa dari sekolah kedokteran dan sekolah hukum. Kelompok yang terbentuk kemudian inilah yang dikenal sebagai gerakan bawah tanah pada masa pendudukan Jepang. Diskusi menjadi salah satu kegiatan penting dalam kelompok ini, melalui pertemuan-pertemuan yang mereka adakan.

Kemudian terbentuk kelompok-kelompok jaringan yang terbentuk karena mendengarkan radio siaran luar negeri, hal yang sangat terlarang di masa pendudukan Jepang. Mereka menyebarkan informasi tentang jalannya perang dan situasi internasional ke berbagai kota di Jawa. Berita-berita perang selalu di dengar sendiri oleh Sjahrir melalui radio gelap yang dimilikinya, dan dibuatnya ringkasan yang setiap hari diteruskannya kepada Hatta dan Soekarno. Kemudian ternyata Soekarno lebih mempercayai berita propaganda Jepang dari pada berita yang didapat dari siaran radio sekutu. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu, semua pesawat radio disegel oelh penguasa Jepang agar tidak dapat dipergunakan untuk mendengarkan siaran-siaran dari luar negeri. Tiap orang yang tertangkap memiliki pesawat radio yang tidak disegel dan mendengarkan radio luar negeri pasti disiksa dan menghadapi kemungkinan ancaman hukuman mati.

Sjahrir bersama kelompoknya sering membahas soal-soal yang bersangkutan dengan keadaan perang pada umumnya, keadaan dalam negeri dan bagaimana mencapai tujuan Indonesia merdeka. Seperti apa yang kita lihat sebagai kelompok Sjahrir, itu juga dari  berbagai kota dan tentunya untuk melakukan komunikasi dibangun jaringan-jaringan didalam kota dan antar kota. Jaringan yang terbentuk secara informal ini sebenarnya bukan hal yang baru muncul pada jaman pendudukan Jepang. Hubungan antara anggota-anggota PNI-Baru yang membentuk Study Group  di masing-masing kota tetap berjalan, sehingga dimungkinkan adanya komunikasi satu sama lain. Ketika Jepang masuk, hubungan yang telah terjalin ini tetap dipertahankan walau harus dilakukan secara rahasia. Karena tidak semua diantara mereka dapat mengumpulkan informasi, maka kebutuhan untuk tetap berhubungan pun muncul, disamping memang adanya kontinuitas dalam hubungan mereka sejak jaman pergerakan.

Pada masa pendudukan, tindakan pemerintah militer Jepang sangat represif. Jaringan mata-mata Kenpeitai  merupakan momok bagi mereka yang aktif dalam politik. Sulit diduga siapa saja yang menjadi mata-mata pada saat itu. Menurut beberapa kesaksian bahkan ada wanita penghibur yang menjadi mata-mata yang dikenal dengan sebutan ”kipas hitam”. Hal ini menimbulkan semacam kekhawatiran tertentu terhadap pengawasan mata-mata. Kecurigaan terhadap satu sama lain dengan sendirinya menebar ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang mengandung resiko. Dalam menjalankan hubungan di dalam kota dan antar kota pun diperlukan sikap hati-hati. Antara golongan yang satu dengan golongan yang lain sering terdapat salah sangka, takut kalau-kalau diantara mereka sebenarnya dipergunakan oleh Jepang untuk memata-matai golongan-golongan pemuda yang lain dan melaporkannya kepada Jepang.

Waktu itu ada beberapa kelompok di tangkap kenpeitai sesudah pemogokan mahasiswa. Dikalangan mahasiwa pun terdapat banyak cecunguk  yang melaporkan segala bentuk aktivitas kepada kenpeitai. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mencari hubungan dengan golongan lain, melalui satu atau dua orang yang bisa dipercaya.

Istilah cecunguk ini merupakan sebutan bagi mata-mata yang melaporkan kegaitan rapat-rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh kalangan nasionalis kepada pemerintah pendudukan Jepang.

Asrama Indonesia Merdeka (Kebon Sirih 80)

Salah satu tempat yang di isi oleh mahasiswa-mahasiswa dari kelompok Sjahrir adalah Asrama Indonesia Merdeka yang terletak di jalan Kebon Sirih 80 Jakarta Pusat. Didirikan oleh kantor penghubung angkatan laut (bukanfu). Dengan memberi pendidikan di tempat yang didirikan oleh Jepang, Sjahrir dapat menghilangkan jejak keterlibatannya dalam gerakan bawah tanah. Mata pelajaran yang diberikan pada mahasiswa-mahasiwa di Asrama Indonesia Merdeka, secara khusus berbeda dengan yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Bahan-bahan dalam pendidikan cenderung lebih praktis sifatnya, dan dalam kaitannya dengan gagasan Indonesia merdeka, yang meliputi :

-    Sejarah pergerakan nasional

-    Prinsip nasionalisme dan demokrasi

-    Perburuhan dan pergerakan kaum muda

-    Masalah-masalah pertanian.

Disamping Sjahrir, pengajar lainnya adalah Hatta, Soebardjo, Wikana, Sudiro, Iwa Kusuma Sumantri, dan lain-lain. Keanggotaan dalam kelompok ini relatif lebih longgar sifatnya. Anggotanya sekitar 30 orang dan sebagian besar berasal dari Jakarta. Pimpinan kelompok ini berada ditangan Ahmad Soebardjo dan Wikana dengan bantuan Samsudi. Tujuan asrama ini melatih para pemuda seluruh Jawa. Pihak Jepang sendiri (Koigun) melalui orang-orang seperti Yoshizumi dan Nishijimo berusaha mempengaruhi anggota-anggota asrama untuk berpihak kepada Jepang, tetapi usaha ini tidak berkasil karena kuatnya semangat anti fasis dari anggota-anggotanya. 

  

Asrama Prapatan 10

Disamping  itu ada sebuah asrama yang terletak di Jalan Prapatan 10 Jakarta Pusat. Asrama ini sebagian besar di huni oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran (Ikadaigakku). Asrama yang disebut pertama mulai aktif bersamaan dengan dibukanya kembali Sekolah Kedokteran yang merupakan perguruan tinggi satu-satunya yang diizinkan oleh pemerintah pendudukan Jepang, tepatnya dibuka pada awal tahun 1943. Dengan melihat Ikadaigakku sebagai pemilik asrama, ada beberapa hal yang menarik.

Pertama, yang menjadi anggotanya hanya mahasiswa kedokteran. Hal ini berarti menutup kemungkinan untuk menarik anggota yang lebih luas. Kedua, di asrama ini terdapat dua kelompok, yaitu mereka yang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah diluar bidang studi kedokteran dan mereka yang hanya melulu belajar agar dapat dengan cepat menyelesaikan pendidikan. Dari kelompok yang disebutkan pertama, juga terdapat dua bagian. Pertama, mereka yang benar-benar memiliki perhatian terhadap masalah-masalah kalangan kebangsaan untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Kedua, mereka yang kelihatannya memiliki perhatian tapi sebetulnya tidak. Orang-orang yang terakhir ini melibatkan dengan mereka yang memiliki perhatian terhadap masyarakat, bukan untuk kepentingan kaum kebangsaan, melainkan untuk kepentingan Jepang. Mereka sengaja disusupkan atau sengaja berhubungan dengan pemerintah pendudukan Jepang yang tujuannnya adalah mencari informasi mengenai kegiatan dari kalangan kebangsaan.

Penghuni asrama masa pendudukan Jepang adalah Abu bakar Lubis, Bagdja Nitidiwiria, Eri Sudewo, Ilen Surianegara, Sanjoto Sastromihardjo, Soedjatmoko, Soejono Martosewojo. Sjahrif Thajeb dan Tadjuddin. Mahasiswa-mahasiswa ini, juga memperlihatkan sikap anti Jepang secara terbuka ketika mereka menentang aksi penggundulan yang dikenakan pada mereka awal bulan Oktober.

Asrama Angkatan Baru (Menteng Raya 31)

Tempat ketiga adalah  Asrama Menteng Raya 31 Jakarta Pusat, dikenal dengan nama Asrama Angkatan Baru. Didirikan pada awal pendudukan Jepang oleh Sendenbu.

Pondokan mahasiswa Fakultas Kedokteran terletak di Jl. Menteng Raya 31  Jakarta Pusat. Dalam asrama ini bertempat tinggal mahasiswa-mahasiswa yang aktif bergerak di bawah tanah bersama kelompok bawah tanah lainnya. Anggotanya kebanyakan fasih berbahasa Belanda, mereka sangat dekat dengan Sutan Sjahrir yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sjahrir. Dari asrama ini, tokoh muda yang cukup menonjol saat itu antara lain tokoh Johan Nur, Sayogo, Syarif Thayib, Darwis, Eri Sudewo, Chairul Saleh, kusnandar, Subadio Sastrosatomo, Wahidin Nasution, dan Tadjuddin. Dari kelompok bawah tanah ini, di kemudian hari muncul tokoh-tokoh yang berperan besar dalam mempererat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pengurus asrama ini adalah Chaerul Saleh dan Sukarni yang dibantu A.M. Hanafi dan Ismail Widjaja. Keanggotaannya lebih longgar , untuk menjadi penghuni asrama ini harus ada jaminan dari orang yang telah tinggal di tempat iru sebelumnya. Asrama ini didirikan oleh H. Shimizu dengan tujuan menciptakan inti dari aktivitas pemuda yang kemudian dikembangkan untuk pengkaderan di daerah.

Kegiatan yang dilakukan adalah kursus yang berisi dasar-dasar nasionalisme yang kuat, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan nasionalis terkemuka sejak jaman pergerakan seperti Soekarno, Hatta, M. Yasin, Soenario dan Amir Sjarifuddin. Anggota-anggotanya banyak dari pemuda GERINDO seperti A.M. Hanafi dan Ismail Widjaja. Beberapa departemen didirikan yang salah satunya adalah departemen pemuda di bawah pimpinan Khalid Rasyidi.

Maksud pendirian asrama ini, adalah untuk menggembleng para pemuda menjadi alat Jepang. Tetapi banyak terjadi kemudian justru sebaliknya, yaitu secara ilegal digunakan sebagai markas gerakan penegakkan kembali semangat nasionalisme indonesia. Setelah kegiatan kursus selama 6 bulan, asrama ini ditutup dan mereka yang tinggal didalamnya menjadi angkatan pertama dan sekaligus terakhir. Anggota-anggotanya asrama ini juga dekat dengan Sjahrir. Mereka memiliki barisan muda, yang kemudian menajdi barisan banteng.

Salah satu arti penting lainnya adalah bahwa asrama ini dibentuk Gerakan Indoensia Merdeka (GERINDOM), ketika menyaksikan pembubaran PUTERA dan Djawa hokokai. Tindakan yang paling represif membuat para pemuda mengambil langkah dengan membentuk aksi-aksi bawah tanah. Yang teakhir adalah barisan pelopor istimewa (BPI) yang terdapat di jalan lapangan banteng timur. BPI di pimpin oleh Soekarno dan mempunyai 100 anggota, secara administrasi BPI ini berada dibawah Djawa Hokokai.

Walaupun terdapat berbagai tempat diatas, tidak berarti pemisahan tempat lantas menjadi pemisah kelompok. Untuk Asrama Prapatan 10, anggotanya terutama berhubungan dengan Sjahrir. Sedangkan Asrama Angkatan Baru Indonesia terdapat berbagai variasi seperti kita lihat adanya pembentukan GERINDOM, yang memiliki rencana-rencana politik tertentu  dan sebagian berasal dari kelompok Amir Sjarifuddin serta D.N. Aidit; adapula yang berasal dari pengikut Tan Malaka seperti Chaerul Saleh dan Sukarni. Pola lain dapat ditemukan pada Asrama Indoensia Merdeka yang anggotanya ada yang menjadi pengikut Sjahrir, Tan Malaka dan Amir Sjarifuddin. Sulit untuk menetapkan bahwa bahwa suatu asrama hanya terdiri atas golongan tertentu saja, kecuali Asrama Parapatan 10.

Gerakan bawah tanah pada awal kedatangan Jepang dan dapat dikatakan yang terbesar adalah kelompok Amir. Berdiri beberapa minggu sebelum Jepang masuk. Melihat latar belakang Amir Sjarifuddin (dari GERINDOM, partai yang bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda dan ideologi anti fasis yang kental). Tidak aneh  bila Amir Sjarifuddin telah siap secara pribadi maupun organisasi. Untuk hal itu, konon ia menerima uang sejumlah 25.000 golden dan Ch. O. Van Der Plas sebagai biaya perjuangan bawah tanah. Kelompok Amir Sjarifuddin sebagai buah gerakan bawah tanah. Dalam arsip-arsip NEFIS :

“Selama pendudukan Jepang, PKI menunjukan keaktifannya yang luar biasa; Lebih-lebih afdeling surabaya dari organisasi ini pada waktu itu adalah pusat aksi bawah tanah. Tujuan dari aksi ini hanya mendapat sebanyak mungkin orang-orang baik dari kota maupun dari desa. Slogan-slogan yang bagus lebih menyanjungi komunisme sebagaimana yang dicetak dalam selebaran-selebaran oleh para propagandis; Dimasukkan secara rahasia ke desa-desa, dibagi-bagi kepada sel-sel yang telah terbentuk”

(NEFIS)

Arsip ini menerangkan peranan kelompok Amir Sjarifuddin, yaitu :

“Cara bagaimana propagandis itu bekerja, dimasukkan dalam program kerja yang terlebih dahulu disusun, dibuat oleh seorang penganjur Perkumpulan Komunis Indonesia (PKI) dari Afdeling Surabaya, Mr. Mohamad (Sic) Sharifoeddin, pada waktu ini menjadi anggota dari kabinet Indoensia. Sharifoedin ini telah menulis dua  buah brosur selama jaman Jepang, yang mana salah satunya diedarkan diantara anggota PKI ... pembicaraan itu berlaku didalam sebuah sel didalam penjara Ambarawa, dimana saja politik... Kenpeitai mengetahui akan aktifitas ini dan segeralah diakhiri dengan mengadakan razia diantara orang-orang PKI dengan itu banyak pemimpin dan anggota dilakukan penahanan”

( NEFIS )  

Sangat menarik bila kita kaji arsip ini, bagaimana Amir Sjarifuddin membentuk jaringan bawah tanah. Sementara dia ada dalam penjara waktu pendudukan Jepang. Dapat dikatakan Amir Sjarifuddin sedikitnya hanya penting sebagai seorang sebelum Perang Dunia II dan juga dia menghabiskan waktu dipenjara untuk aktifitas anti Jepangnya.

Kelompok yang dibentuk Amir Sjarifuddin ini adalah kelanjutan dari GERINDOM, dalam pengertian yang kira-kira sama seperti kelompok Sjahrir yang merupakan kelanjutan dari PNI-Baru masa pergerakan tahun 1930-an. Basis utama mereka ada di kota  Surabaya. Karena sikap mereka yang cukup militan, banyak diantaranya kemudian ditangkap lalu dipenjarakan. Tiga orang pengikut Amir Sjarifuddin yaitu, Sukajat, Pamudji, Abdul Aziz dan Abdurrachim di hukum mati. Sebenarnya Amir Sjarifuddin dikenakan hukuman yang sama, tapi Soekarno kemudian ikut campur dalam masalah ini sehingga hukumannnya diganti menjadi penjara seumur hidup. Pola seperti ini juga tidak dapat dikatakan sama antara satu kota dengan kota lainnya. Di Bandung, gerakan bawah tanah tidak berpusat di asrama-asrama melainkan cenderung bergantung pada tokoh-tokoh lama seperti M. Jusuf.

Berkaitan dengan adanya perbedaan yang mendasar dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Peretmuan-pertemuan gerakan bawah tanah dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dirahasiakan. Di kota ini dapat dikatakan bahwa Sjahrir memiliki pengaruh yang cukup besar. Bukan berarti bahwa hanya kelompok itulah yang menjalankan kegaitan bawah tanah. Kurangnya data yang tersedia mengenai gerakan bawah tanah dikota ini membuat penulis sulit melihat adanya pola-pola yang dapat dikatakan sama seperti di Jakarta. Jarak yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, dengan sendirinya memiliki pengaruh terhadap perkembangan gerakan di Bandung. jaringan Sjahrir di Bandung terdapat Sastra, Hamdani, Cucun dan Tobing.

Di Yogyakarta, pola yang berjalan agak mirip dengan apa yang ada di Bandung. Basis gerakan bawah tanah, khususnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti rapat, diskusi Dan pertemuan diadakan di rumah-rumah. Jaringan Sjahrir yang berada di kota ini dikenal dengan sebutan ”Phatook” karena tempat berkumpul mereka di daerah Pathook. Wiyono, Sugiono Josodiningrat, dan lain-lain melakukan kegiatan dikota tersebut. Golongan kiri yang akan dibicarakan disini sulit untuk ditempatkan kedalam kerangka partai tertentu, karena ternyata sikap dan reaksi mereka terhadap pendudukan Jepang pun berbeda-beda. Secara umum perlawanan terhadap pemerintahan militer Jepang, telah disusun sejak awal kedatangan ke Jawa. Pembicaraan mengenai akan runtuhnya kekuasaan kolonial telah menjadi bahan yang sangat menarik mereka yang terlibat dalam aktivitas politik. Pada bulan Mei, ketika Hitler beserta pasukannya menduduki Belanda, sejumlah tokoh dari berbagai golongan bertemu di sebuah rumah di daerah Rawamangun Jakarta yang sebelumnya telah dipersiapkan seorang buruh pelabuhan. Didalam pertemuan tersebut hadir Pamudji seorang tokoh PKI, Subekti dan Atmadji dari GERINDOM, Sujoko yang tergabung dalam Barisan Rakyat yang didirikan di Solo, Armunanto dari Persatuan Sopir Indonesia (PERSI) di Sukabumi, Widarta seoarng komunis yang mewakili Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (PERPRI), Kyai Mustofa sebagai wakil golongan alim ulama, dan Liem Hun Hian seorang peranakan Cina.

Dalam pertemuan tersebut mereka membicarakan perkembangan Politik dan melihat kenyataan bahwa Hindia Belanda tidak akan sanggup menghadapi ancaman fasisme Jepang. Bahaya fasisme sesungguhnya bukan hal baru bagi para aktivis politik. Salah satu salurannya adalah PKI Ilegal yang disusun kembali oleh Muso pada tahun 1935. Muso sebagai tokoh komunis yang berhubungan erat dengan komintern membawa serta gagasan organisasi ini tentang pembentukan Front Demokrasi melawan fasisme atau dikenal juga denga istilah Garis Dimitrov.

Informasi mengenai bahaya fasisme ini, untuk golongan kiri antara lain diperoleh melalui penerbitan ”Menara Merah” dikelola oleh Pamudji. Diskusi-diskusi dan rapat juga merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Akhir dari pertemuan ini adalah pembentukan Gerakan Rakyat Anti Fasis (GERAF). Ketika pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, tokoh-tokoh yang disebutkan diatas kemudian melakukan pertemuan di daerah Sukabumi Jawa Barat. Tempat kediaman Dr. Tjipto Mangoenkusumo, dengan tambahan beberapa orang lainnya seperti Djokosujono, Dr. Ismail, Mr. Hendromartono, Mr. Amir Sjarifuddin dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Mereka kemudian membentuk suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari Mr. Amir Sjarifuddin, Pamudji, Sukajat dengan Sekretaris terdiri atas Armunanto dan Widarta. Dr. Tjipto Mangoenkusumo sendiri diangkat menjadi penasehat Gerakan Rakyat Anti Fasis (GERAF).

Dalam perkembangan kemudian, Jepang mulai memperlihatkan tindakan represif mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seiring dengan itu, mulai bermunculan kelompok-kelompok perlawanan di berabgai kota di Jawa. Di Bandung, muncul gerakan yang menamakan diri Djojobojo dibawah pimpinan Mr. Muhammad Yusuf. Gerakan ini coba menggabungkan gagasan-gagasan revolusioner dan paham-paham mistis tertentu, yang didasarkan atas ramalan Jayabaya. Gerakan ini berpusat di Bandung, dan kemudian meluas sayapnya ke dataran pantai di sekitar Indramayu dan Cirebon. Anggotanya kebanyakan orang-orang komunis lokal. Gerakan ini memiliki hubungan erat dengan kelompok anti fasis yang dipimpin Mr. Soeprapto dan tidak lama kemudian berhasil ditumpas Kenpeitai. Puluhan orang anggotanya ditangkap dan dimasukan penjara serta tiga orang lainnya seperti Widjaja, Lukman dan Tas’an dihukum mati.

Akhirnya ada pertanyaan yang menarik mengapa pada saat sebagian besar kekuatan dapat dimobilisasi oleh pendudukan Jepang dengan perkataan dikooptasi justru munculnya gerakan yang berlawanan dengan arus tadi?. Pertanyaan ini akan memunculkan pertanyaan lain, yaitu mengenai motif para tokoh gerakan tersebut dalam melakukan kegaitan-kegiatan perlawanannya. Jawaban terhadap pertanyaan ini harus dikaitkan dengan perkembangan politik di Hindia Belanda sebelum tentara Jepang datang. Seperti telah diuraikan diatas, pada masa itu hampir semua organisasi pemuda dapat dikatakan bersifat revolusioner. Hal ini berkaitan dengan adanya pengaruh dari gagasan-gagasan para tokoh yang telah dulu mengambil peran di atas panggung politik.

Pola gerakan bawah tanah yang disebutkan dimuka, memiliki perbedaan satu sama lain, sehingga tidak bisa dibuat sebuah generalisasi atasnya. Hal yang sangat penting juga untuk diperhatikan adalah peranan pada tingkat lokal, terutama dalam kaitannya dengan pemerintah pendudukan Jepang. Dengan berkuasanya Gunseikanbu secara langsung di Jakarta, maka tidak adanya bentuk kegiatan yang militan sifatnya seperti sabotase jaringan kereta api, latihan-latihan militer dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa seperti ini yang banyak terdapat diwilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan sesuatu yang juga sangat diperhatikan oleh kelompok-kelompok gerakan bawah tanah di Jakarta.

Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

”Wij sluiten nu. Vaarwel tot betere tijden. Lang leve de kiningin”.

(Siaran Radio NIROM)

Yang artinya; “kita berhenti sampai disini. Sampai jumpa di hari-hari  yang lebih baik. Hidup Ratu”

Siaran Radio NIROM ini dilakukan pada Senin 8 Maret 1942, kata-kata diatas mengakhiri pengumuman penyerahan pihak Hindia Belanda terhadap tuntutan Jepang dan secara simbolis menandai berakhirnya kekuasaan negera kolonial ditanah jajahannya, dan sekaligus sebuah periode sejarah yang berlangsung lama. Jika diamati sepintas, memang mengherankan bahwa negara Hindia Belanda dengan cepat menyerah kepada tentara Jepang.

Tahun 1940-1941 Jepang telah mendapatkan hasil gemilang lagi di Indocina, yakni membuat Amerika Serikat dan negara-negara lain membekukan kegiatan financial Jepang di Amerika dan mengadakan embargo terhadap barang-barang  dagangan Jepang. Selain itu, kekuatan kaum komunis juga merasakan perkembangan militer Jepang sebagai ancaman sehingga pada tahun 1935 mereka telah membentuk gerakan anti fasisme dalam kongres komintern di New Delhi. Sebagai jawaban terhadap pembentukan front ini, Jepang bersama Jerman dan Italia membentuk anti Komintern Pact. Pada bulan September 1940, Persekutuan ketiga negara ini makin diperkokoh melalui pembentukan Tri Partie Pact yang pada dasarnya bertujuan membentuk pakta militer untuk menghentikan intervensi Amerika serikat, baik diwilayah Asia maupun Eropa.

Embargo ekonomi yang dilakukan terhadap Jepang, antara lain ikut menentukan keputusan Jepang untuk mengumumkan perang. Terutama ketika Hindia Belanda yang menjadi sumber perolehan minyak juga ikut memberlakukan embargo, sehingga jalur perolehan minyak seketika terhambat. Demikian pula halnya dengan bahan-bahan mentah lainnya, seperti timah dan karet yang sangat penting untuk perkembangan industrinya. Pada tanggal 20 Mei 1940, tidak lama setelah negeri Belanda mendapat serangan dari tentara Jerman, pemerintah Jepang mengirim pesan khusus kepada pemerintah Hindia Belanda  agar tetap mengekspor bahan-bahan mentah tersebut.

Keputusan Jepang untuk terlibat dalam perang pasifik diambil dalam konferensi Kemaharajaan pada tanggal 2 Juli 1941 yang dihadiri oleh pejabat tinggi Jepang. Gagasan yang sangat mendasar dari Konferensi ini adalah pembentukan “Lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan perdamaian dunia”. Dengan adanya legitimasi konsep seperti ini, Jepang tidak melihay serangan tetapi lebih sebagai usaha invasi apalagi penjajahan, tapi lebih sebagai usaha pembebasan wilayah-wilayah yang dikuasai musuh. Gagasan “Pembebasan bangsa Asia” ini kemudian mendapat sambutan cukup luas dikalangan rakyat. Keputusan perang akhirnya diambil tanggal konferensi penghubung yang kemudian disahkan dalam konferensi kemaharajaan pada tanggal 1 Desember 1941.

Dengan demikian telah tersusun alasan serta usaha Jepang untuk melakukan penyerbuan terhadap wilayah Selatan Asia. Genderang perang dibunyikan, dalam sekejap lautan tentara berkulit kuning langsat dan berani Harakiri serta Kamikaze merambah satu persatu daratan Asia. Sejak awal tahun 1942, kekuatan Belanda di Jawa telah digempur oleh pasukan Jepang. Selama bulan Februari Jepang melakukan serangan-serangan terhadap kota Surabaya. Sementara itu kekuatan Jepang juga melebarkan sayapnya dari Malaya menuju Sumatera dan pada tanggal 16 Februari 1942 telah berhasil menguasai Palembang. Pangkalan-pangkalan minyak dengan demikian berhasil dikuasai, sehingga Belanda terpaksa menggunakan pangkalan Cepu sebagai satu-satunya sumber minyak yang masih tersedia.

Pulau Sulawesi dan Kalimantan telah berhasil diduduki pada bulan Februari 1942. Hal ini mengingat penjagaan yang tidak terlalu ketat dari tentara kolonial dikedua wilayah tersebut. Penguasaan terhadap bagian Selatan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ini dengan sendirinya menjadikan ancaman strategi terhadap Jawa, terutama Batavia (Jakarta), yang terkepung dari tiga arah. Kekuatan udara Jepang yang digerakkan dari Singapura pada saat yang sama telah sepenuhnya berkuasa. Pada tanggal 27 Februari 1942, Belanda menyaksikan kehadiran kapal-kapal tempur Jepang dan di sore hari tepat pukul 16.16 WIB kapal-kapal Jepang membuka tembakan. Pertempuran laut jawa telah dimulai. Pertempuran laut Jawa memegang peranan penting, karena telah melumpuhkan hampir seluruh kekuatan angkatan laut Belanda dalam Perang Dunia II. Pertempuran yang hanya berlangsung tujuh seperempat jam ternyata tidak dapat menghentikan laju gerak pasukan-pasukan Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1942 kekuatan Jepang berada di depan pantai Jawa.

Panglima tertinggi Letnan Jenderal Imamura Hitsoji, memulai pendaratannya di teluk Banten. Sebelumnya telah ada kesatuan-kesatuan yang melakukan operasi pembersihan terhadap daerah tersebut. Di Banten ini, Letnan Jenderal Imamura Hitsoji mendaratkan satu divisi tentara, ditambah dengan kesatuan-kesatuan arteleri dan teknik sehingga seluruhnya diperkirakan berjumlah 30.000 tentara. Sementara itu di daerah Jawa Timur didaratkan tiga resimen tentara arteleri serta teknik dengan sejumlah keseluruhan kurang lebih 20.000 orang. Mereka yang mendarat di Indramayu seluruhnya berjumlah 5.000 orang.

Hal sama terjadi di Singapura, ketika sekitar 100.000 tentara Inggris menyerah kepada 30.000 tentara Jepang dan Filipina dimana 31.000 tentara Amerika Serikat dan 120.000 tentara Filipina menyerah ditangan 43.000 tentara Jepang. Tidak ada dukungan waktu yang sangat singkat. Letnan Jenderal Imamura Hitsoji sendiri heran ketika justru mendapatkan sambutan hangat ketika mendarat di Banten. Dalam buku hariannya yang kemudian menjadi sumber penting dan unik mengenai masa awal pendudukan Jepang, mencatat :

”Orang-orang pribumi berlari mendekati jalan membawa pisau-pisau penjang. Mereka kelihatannya tidak berencana menyerang kami. Ketika mencapai jalanan, mereka mulai menebas dahan-dahan dan ranting pohon yang memenuhi jalan. Ketika ratusan orang lain mulai ikut membantu, jalan itu dalam waktu 20 atau 30 menit menjadi mudah dilalui. Beberapa orang perwira Jepang mengeluarkan kamus percakapan Jepang-Indonesia dari saku mereka, yang telah dibekali. Mereka lalu mulai bercakap-cakap dengan orang dewasa dan anak-anak, dibantu oleh bahasa isyarat. Aku heran; apakah ini benar-benar medan pertempuran”.

(LetJend. Imamura Hitsoji)

Batavia yang selama masa kolonial menjadi kota pemerintahan, segera dikosongkan dan semua pejabat serta tokoh-tokoh penting mengungsi ke Bandung. Setelah mendapat serangan yang hebat melalui laut, tanggal 5 Maret 1942 Batavia dinaytakan sebagai kota terbuka yang tidak akan dipertahankan lebih lanjut. Tiga hari kemudian, ketika Jepang memasuki Bandung, Belanda menyerah secara resmi.

Pada bulan Februari 1942, tentara Jepang telah mengirim armada kapal lengkap dengan berbagai rencana untuk membentuk pemerintahan militer di atas wilayah kekuasaannya yang baru. Dua dokumen yang melandasi kegaiatn ini adalah ”Azas-azas mengenai pemerintahan di wilayah-wilayah selatan yang diduduki” dan ”Persetujuan pokok antara angkatan darat dan angkatan laut menegnai pemerintahan militer di wilayah-wilayah yang diduduki” yang diputuskan melalui konferensi penghubung pada  bulan November 1941.

Dalam setiap unit regional pemerintahan, baik di daerah angkatan darat maupun angkatan laut, masing-masing markas besar menyusun dan memakai dokumen-dokumen dan kebijaksanaan militer di daerahnya. Semua dokumen dan kebijaksanaan tersebut menekankan tiga hal, yaitu :

1.       Memulihkan dan memelihara ketertiban dan keamanan

2.       Memperoleh sumber kebutuhan perang yang vital

3.       Dilaksanakannya pemenuhan kebutuhan secara berdikari (swasembada) bagi masing-masing pasukan tempur.

Pembentukan pemerintahan militer oleh Jepang berlangsung dalam tiga tahap, yaitu :

1.       Pemindahan kekuasaan adminsitarsi kolonial ke tangan tentara Jepang

2.       Pemerintahan militer yang ketat dengan dikuasainya semua jabatan oleh perwira-perwira militer.

3.       Pergeseran pemerintahan semi militer dimana berbagai jabatan-jabatan diduduki orang-orang sipil.

Kedatangan Jepang disertai keinginan untuk secepat mungkin menghilangka pengaruh Belanda dalam kehidupan rakyat, baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Patung Jan Pieterszoon Coen yang menjadi semacam simbol kekuatan kolonial di Batavia ditumbangkan. Nama-nama jalan yang banyak menggunakan nama-nama Belanda diubah. Banyak orang-orang Belanda yang ditahan oleh Jepang. Polisi militer atau Kenpeitai, polisi militer ini menempati sisi-sisi gelapnya karena mengingatkan mereka perbuatan kejam, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Seperti terungkap dalam kutipan dibawah ini yang menceritakan apa saja yang terjadi jika berada dalam tawanan Kenpeitai :

 

”...Dalam sebuah sel yang sempit, sering ke dalam kandang bagi mereka didorongkan dimana makan dan minum hampir tidak mungkin. Ransum nasi sedikit sekali dan diletakkan didepan pintu kandang; sering sudah kemasukan kecoa (kakerlak) atau semacam serangga. Sayuran hanya sedikit air dengan pepayah mentah; bicara tidak boleh. Di siang hari yang terik panasnya mereka duduk berjongkok dan tidak boleh bersandar pada dinding (tembok), juga dilarang tidur siang. Terang saja tanpa tikar tebal atau bantal. Paling ada sehelai tikar tipis diatas ubin, yang telah menjadi sarang kutu, rayap dan sejenis serangga lain.....”

( Kesaksian seorang tawanan Perang)

Kenpeitai sendiri sebagai perlengkapan dari kemaharajaan Jepang telah berdiri pada tahun 1881 beranggotakan 349 perwira terpilih dari angkatan darat Jepang. Sejak awal mereka memiliki tugas ganda, yaitu mengawasi personil militer sekaligus mengawasi rakyat. Pada jaman Showa, sasaran mereka adalah buruh, mahasiswa, petani, kaum sosialis dan komunis. Mereka juga menangani orang-orang yang menyuarakan ideologi tertentu. Metode kerjanya diarahkan pada penciptaan teror dikalangan luas, melalalui intimidasi, tindak kekerasan, dan bahkan pembunuhan. Di luar Jepang, lembaga ini aktif dalam sejumlah perang atau wilayah pendudukan, seperti Formosa (1895-1945), Korea (1886-1945), dan Cina (1901-1945) dan selama Perang Dunia II, di Birma, Indocina, Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Di wilayah-wilayah pendudukan mereka menegaskan kekuasaan dan berusaha menghancurkan setiap bentuk mobilisasi anti Jepang. Kenpeitai juga melakukan sensor terhadap segala bentuk percetakan, mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap subversif, memusnakan jaringan mata-mata musuh, mengawasi setiap peralatan vital seperti kantor pos, stasiun kereta api, hotel, sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Pada masa pendudukan di Indonesia mereka selalu hadir dalam kamp-kamp tawanan perang. Sekedar mengingatkan setelah dua minggu Jepang secara resmi menduduki Indonesia, segala bentuk aktivita spolitik dilarang. Simbol-simbol dari kaum nasionalis seperti bendera merah puti dilarang berkibar. Partai-partai yang tetap bertahan hidup pada masa kolonial dibubarkan.

Melalui berbagai keputusan pada masa awal pendudukan, pemerintahan militer Jepang melarang segala bentuk pertemuan, kelembagaan dan penerbitan. Pada tanggal 20 Maret 1942 diumumkan kebijakan yang menyatakan ”segala bentuk keterlibatan dalam pembicaraan, aktivitas dan propaganda yang berkaitan dengan organisasi dan struktur pemerintahan dianggap ilegal” tindakan represif dari pemelitahan militer Jepang ini seketika menimbulkan kekecewaan di kalangan nasionalis, yang semula melihat Jepang sebagai bangsa pembebas. Dalam perkembangan selanjutnya jepang mulai berusaha meredam ketegangan politik yang timbul, akibat tindakan represif mereka. Dalam waktu dua bulan setelah semua kegiatan politik dinyatakan dilarang, didirikan Gerakan Tiga A dibawah pimpinan R. Samsudin, seorang nasionalis yang kurang terkemuka.

Tujuan utama dari pembentukan lembaga ini adalah memobilisasi masa Indonesia untuk mendukung Jepang pada masa perang. Pendirian lembaga ini tidak mendapat sambutan yang hangat oleh kaum nasionalis karena dianggap tidak sesuai dengan gagasan-gagasan mereka. Meskipun begitu tidak melihat adanya jalan keluar, selain bekerjasama dengan Jepang. Baik Soekarno maupun Hatta telah memilih jalur bekerjasama seperti itu, dengan harapan bahwa segala hal yang sah harus dilakukan untuk memberi tempat lebih luas bagi perjuangan nasionalis. Sebenarnya sebelum itu telah ada kesepakatan diantara Hatta dan Sjahrir menegnai bentuk perjuangan. Hatta memilih jalan kerjasama dengan pemerintahan militer Jepang, sementara Sjahrir memilih aktivitas bawah tanah.

Mereka yang tergabung dalam Partai Indonesia Raya (PARINDRA) agaknya lebih mudah menerima perubahan kondisi ini, walaupun hanya sedikit yang akhirnya mau bekerjasama dengan Jepang. Dalam waktu singkat saja Jepang telah berhasil mengawasi tokoh-tokoh politik di Jawa, baik itu kolaborator amupun tidak, dengan segala peringkat jabatan. Sementara itu Soekarno bersama Hatta, Ki Hajar Dewantara dan KH. Mas Mansyur membentuk empat serangkai  sebagai pemimpin orang-orang yang mau bekerjasama dengan Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 akhirnya didirikan Pusat Tenaga Rakyat (POETERA). Lembaga baru yang dijanjikan itu ternyata tidak berbentuk partai, dan pada dasarnya tidak menyediakan tempat juga bagi para anggotanya untuk menggalang kekuatan politik. Sebagai ketua dipilih Soekarno dibantu oleh ketiga rekannya dalam empat serangkai. Pada tahun 1944 lembaga ini kemudian diganti oleh Djawa Hokaiko. Lembaga yang disebut belakangan ini juga memiliki organisasi pemuda, yang dinamakan Barisan Pelopor  yang secara langsung berada di bawah penguasaan kaum nasionalis.

Golongan selanjutnya yang tetap bertahan diatas tanah adalah golongan Islam. Hubungan antara Jepang dengan Islam di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sebelum masa pendudukan. Ketika diadakan konferensi Islam se-dunia di Tokyo (1938), Majelis Islamil A’laa Indonesia (MIAI) mengirimkan wakil mereka. Jepang sendiri saat itu memiliki lembaga pengkajian agama Islam, sekalipun tidak banyak dianut oleh warganya sendiri. Kebijakan terhadap golongan Islam diatur dalam Senryochi Gunsei Yoko  yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 1942. Dalam dokumen tentang tata pelaksanaan pemerintahan militer Jepang didaerah pendudukan, hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan diatur secara ringkas dalam alinea berikutnya. Jelas pemerintahan militer Jepang menganggap Islam sebagai alat propaganda politik dan mobilisasi masa. Mereka melihat adanya celah, karena Islam jelas berbeda dengan orang-orang barat yang kebanyakan beragama kristen. Tokoh-tokoh muslim mendapat perhatian besar dari Jepang karena potensi mereka sebagai alat propaganda. Perhatian yang besar ini ditunjukan dnegan dibentuknya Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang berdiri sendiri. Berbeda dengan jaman kolonial yang meletakkan urusan agama Islam dibawah kantoor Adviser Voor Inlandsche Zaken (bagian dari Departement  Van Onderwijs En Erendients). Dalam perkembangannya, Shumubu mengalami beberapa perkembangan, misalnya dengan naiknya Husien Djajadiningrat sebagai Shumubu Cho (Kepala Departemen) September 1943. Hal ini berkaitan dengan langkah Seiji Sanyo yang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk berpartisipasi dalam politik.

MIAI pada tahun 1943 diubah menjadi Madjelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI). Para pemimpin Islam ini banyak yang mnejadi pimpinan dalam PETA. Dalam pembentukan Chuo Sangiin golongan Islam mendapat enam wakil yang terkemuka dari seluruh anggota yang berjumlah 43 orang. Sangat kontras jika dibandingkan dengan masa kolonial, dimana golongan Islam hanya memiliki satu orang wakil dalam Volksraad yang beranggotakan 60 orang. Disamping kehidupan politik golongan-golongan yang coba dijelaskan diatas, di beberapa daerah terjadi sejumlah pergolakan yang menandai ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan militer Jepang. Romusha atau tenaga kerja paksa yang memakan banyak korban dan menimbulkan semacam sentimen anti Jepang dikalangan rakyat.

Ditambah lagi dengan adanya peneyrahan secara paksa, seperti di Indramayu dan Tasikmalaya. Akhirnya mengagetkan pemerintahan pendudukan Jepang dilakukan oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Booie Gyuugun, Blitar, Kediri. Kerusuhan ini terjadu pada tanggal 14 Februari 1945 dengan melibatkan hampir semua tentara yang dipimpin Supriyadi. Gambar yang kasar mengenai perkembangan politik pada masa pendudukan Jepang, memperlihatkan hal yang sangat penting. Pertama, sejak awal kedatangannya Jepang telah menancapkan pemerintahan militer yang sangat represif. Melalui pemerintahan militer inilah mereka secara umum menguasai rakyat di Jawa. Dominasi dalam segala aspek kehidupan dengan sendirinya menyempitkan ruang gerak kaum nasionalis.

Kedua, reaksi atau sikap yang diambil orang-orang Indonesia pun beragam. Seperti kita lihat sejumlah tokoh-tokoh yang justru memilih bekerjasama dengan Jepang, kemudian golongan Islam yang masuk kedalam bagian yang berhasil di mobilisasi. Kenyataan ini membawa kita pada persoalan selanjutnya.

Dimana letak orang-orang yang pada masa kolonial sangat anti fasis dan sejak semula menolak kedatangan Jepang?

Apa yang dilakukan golongan tersebut, dengan adanya rezim yang demikian represif ?

Siapa orang-orang yang termasuk dalam golongan tersebut ?

Dan yang paling penting, gagasan apa yang ditampilkan yang membuat mereka menjadi berbeda dengan arus besar yang ada?

Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang dapat diajukan dan untuk keperluan itu penulis akan mencoba menguraikan apa yang dipahami sebagai gerakan bawah tanah.     

Pemuda dalam Pergerakan Bawah Tanah

Konsep tentang pemuda sering diperberat oleh nilai-nilai. Ada sejumlah ungkapan yang menyatakan bahwa pemuda adalah pemilik masa depan bangsa, pemuda adalah tiang negara. adalah perlu untuk mempertimbangkan patokan-patokan yang menyangkut pemuda berkaitan dengan aspek obyektif yang lebih menunjuk pada kesamaan umur misalnya atau aspek subyektif yang mengacu pada arti yang diberikan oleh masyarakat. Dalam aspek ini masyarakat mengakui bahwa peran yang dimainkan pemuda diliputi oleh kesepakatan terhadap peralihan suasana.

Munculnya harapan yang diinginkan dan kenyataan yang ada melingkupi pemuda, pada dasarnya akan melahirkan sintesis sehingga pemuda bisa menciptakan sejarahnya sendiri atau meneruskan apa yang telah diperbuat atau diciptakan oleh generasi sebelumnya. Pada dasarnya pemuda disebut sebagai masa ”ambang pintu” yang harus bersikap menyongsong hari depan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas penulis mncoba menguraikan pemuda tahun 1930an dalam hubungannya dengan pergerakan. Budi Utomo sebagai organisasi kebangsaan ternyata diikuti oleh sejumlah organisasi lainnya yang bersifat kedaerahan. Kemudian muncul organisasi Trikoro Dharmo (tiga tujuan mulia) yang berdiri pada tahun 1915, yang meskipun anggotanya bersifat terbuka bagi seluruh orang yang ada di pulau Jawadan Bali, tetapi azasnya menyatakan untuk ”kebudayaan Djawa Raya”. Organisasi-organisasi pemuda kedaerahan, misalnya Jong Sumatranen Bond, Jong Java, yang merupakan kelanjutan dari Trikoro Dharmo sejak 1918, Jong Minahasa, Jong Ambon, Sekar Rukun dan sebagainya yang pada umumnya bersifat anti imperialisme.

Hal yang perlu diperhatikan tentang organisasi pemuda ini adalah organisasi pemuda yang terdapat di negeri Belanda, yaitu Perhimpunan Indonesia (PI) yang dengan tegas bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Sifat revolusioner dari Perhimpunan Indonesia (PI) ternyata besar sekali pengaruhnya terhadap kalangan pergerakan di Indonesia, sampai pada pendirian Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 di Bandung, yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tentang perserikatan ini cukup menarik karena berkaitan dengan sikap pemerintah Hindia Belanda yang represif terhadap partai, seiring dengan ditumpasnya pemebrontakan PKI pada tahun 1926-1927 di Jawa dan Sumatera. Reaksi kaum pergerakan yang dingin terhadap partai mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok studie (Studie Club). Dari sekian banyak organisasi pemuda dihadapkan pada tindakan yang represif oleh pemerintah Hindia Belanda, maka diperlukan wadah tentang pentingnya arti persatuan. Untuk mewujudkan hal ini maka dibentuk Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI) tahun 1927 di Jakarta yang  kemudian dipertegas lagi dengan Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta yang kemudian melahirkan ”SUMPAH PEMUDA”.

 Dalam perkembangan selanjutnya organisasi-organisasi pemuda ini melebur diri menjadi Indonesia Moeda dalam kongres di Solo pada tanggal 28 Desember 1930 sampai dengan 2 Januari 1931. Organisasi ini sudah ini sudah mempunyai tujuan yang jelas yaitu untuk lebih memperkuat persatuan dikalangan pemuda dan membangkitkan keinsyafan pada mereka bahwa  mereka adalah satu rakyat dan satu tanah air, melenyapkan provinsialisme dan memberikan tempat pada Indonesia. Dengan memperhatikan aktivitas pemuda pada masa pergerakan, terutama sesudah tahun 1930-an. Setidaknya dapat di temukan dua pola aktivitas.

                                                                                                                               

Pertama

Organisasi yang berada di bawah partai (underbow) organisasi-organisasi politik yang ada pada tahun 1930-an seperti PARTINDO yang berdiri pada tahun 1931 sesudah pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Sartono, memiliki organisasi pemuda dengan nama Gabungan Muda Partindo (GEMPA) yang merupakan organisasi untuk tingkat pusat. Sedangkan untuk tingkat lokalnya seperti di Yogyakarta dikenal dengan nama Persatuan Pemuda Rakyat. GERINDO yang berpusat di Jakarta, sebagai induknya organisasi ini juga memberikan dukungan kepada politik dan tuntutan anti fasis. Penggalangan front anti fasis dikalangan pemuda, mendidik kader, menegmbangkan kebudayaan dan kesenian yang bersifat kerakyatan. Organisasi saingan PARTINDO yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) untuk tingkat lokal di Malang mendirikan organisasi Suluh Pemuda Indonesia.

                                                                                                                               

Kedua

Organisasi yang tidak berada dibawah partai, tetapi bergerak dikalangan orang-orang terpelajar seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Dimana dalam perkembangannya Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) yang berdiri pada tahun 1933 dan Indonesche Vrouwen Studenten Vereeniging (IVSV) pada tahun 1941 mendirikan Badan Permusjawaratan Pelajar Indonesia (BAPERPI). Kebijakan-kebijakan yang konservatif dari Gubernur Jenderal De Jonge juga dirasakan oleh organisasi-organisasi pemuda. Semisal, Persatuan Pemuda Ra’jat Indonesia (PERPRI) dan Suluh Pemuda Indonesia yang karena hubungannya dengan PARTINDO dan PNI-Baru tidak diperkenankan untuk mengadakan rapat sehingga organisasi ini menjadi lemah.

Dengan mengubah haluan dari radikal ke arah sebaliknya maka organisasi ini dapat menyelamatkan diri. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia muda yang mendapat tekanan cukup berat, karena keterlibatannya dalam bidang politik. Tindakan keras yang diambil polisi terhadap organisasi ini adalah konsekwensi yang harus diterima organisasi tersebut dalam menjalankan propaganda Soekarno tentang perlunya organsiasi ini menerima anggot marhaen yang tidak terpelajar. Akibatnya organisasi ini menjadi organisasi pemuda yang wajar, mengurangi aktivitas politik maka bisa diselamatkan dari bahaya kehancuran.

Pengaruh propaganda yang dilakukan tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir melalui tulisan-tulisan sedikit banyak telah memberikan pemahaman politik kepada para pemuda yang tergabung dengan organisasi-organisasi tersebut. Menjelang akhir masa pemerintahan Hindia Belanda, melalui kongres di Yogyakarta pada bulan Desember 1939 berhasil dibentuk badan gabungan yang kemudian berpusat di Jakarta dengan nama Persatuan Gerakan Pemuda Indonesia (PERPINDO) sedangkan untuk di daerah bernama Persatuan Daerah (PERDA). Usaha-usaha yang dilakukan dengan cara memobilisasi masa pada Februari 1940, berupa rapat terbuka yang membicarakan tentang perlunya persatuan dikalangan pemuda. Pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi tuntutan organisasi pemuda melakukan hal yang serupa seperti apa yang diberikan kepada kalangan nasionalis melalui partai-partai kooperatif, yaitu tidak memenuhi berbagai tuntutan tersebut. Seruan-seruan yang dilakukan melalui rapat terbuka dan tulisan dari kalangan pergerakan tentang bahaya fasis tidak menjadikan pemerintah Hindia Belanda memberika konsesi-konsesi kepada kalangan pergerakan tersebut.

Tuntutan untuk membentuk fron anti fasis dari kalangan pemuda tidak ditanggapi, bahkan diambil tindakan yang tegas terhadap para pemimpin pemuda. Tindakan yang sangat keras malah terjadi pada tahun 1942 ketika pemerintah Hindia Belanda menangkapi tokoh-tokoh pemuda seperti A.M Sipatoehar, S.K. Trimurti, Wikana, Asmara Hadi, Inu Kertapati, Pandu Kartawiguna, Imam Poespowinoto, Samsuri, Isa Sutan Sumantri, Sidik Kertapati dan lain-lain. Berbeda dengan kalangan nasionalis yang kooperatif, apa yang dilakukan oleh para pemuda ini bersifat revolusioner. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menggalang persatuan dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Kalangan pergerakan tentang ide-ide revolusioner bisa dibuktikan melalui aktivitas politik mereka.

Tentang bagaimana Hatta dan Sjahrir mulai dengan ide-ide mendirikan partai kader dan bukan partai masa sebagaimana sebelumnya terjadi pada PNI. Pemahaman mereka tentang isu kooperasi dan non-kooperasi dalam dunia pergerakan, bagaimana cara mengatasi hubungan pemerintah jajahan dengan negeri terjajah, ide-ide revolusioner dalam rangka pembebasan negara, kalau dilihat dari aktivitas politiknya sangat jelas. Seperti apa yang diakui oleh seorang pemuda tentang perkenalannya dengan organisasi-organisasi non-kooperasi.

Organisasi-organisasi pemuda pada masa 1930-an memberikan pengaruh positif kepada kaum muda. Hal yang menjadi persoalan sekarang apakah  ide-ide yang berkembang pada masa ini, ide tentang perlunya pengorganisasian yang teratur dari pergerakan, ide kooperasi dan non-kooperasi yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari tahun 1920-an, ide tentang perlunya partai kader untuk mendidik kalangan muda yaitu pada masa pendudukan Jepang. Tentang pendidikan ini, Hatta mengulas lebih jauh :

”...Pendidikan! Bukan atau belum lagi partai bukan karena khilaf atau curiga diberi nama ’pendidikan’ melainkan dengan sengaja. Tidak perlu tepuk dan sorak kalau kita tidak sanggup berjuanga, tidak tahu menahan sakit. Indonesia merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja, kita perlu bekerja dengan teratur dari agitasi ke organisasi. Kedaulatan rakyat adalah dasar pendidikan kita. Sudah banyak ’isme’ yang datang ke Indonesia, akan tetapi tidak ada yang dirasakan oleh rakyat seperti cita-cita ’kedaulatan rakyat’. Ini tidak mengherankan karena ia mengandung pengakuan bahwa rakyat yang banyak menjadi jiwa bangsa, bahwa nasib rakyat harus ditetapkan rakyat sendiri. Mendidik rakyat supaya timbul semanagt merdeka itu, itulah pekerjaan kita yang utama. Ini bukan suatu pekerjaan yang mudah dan lekas tercapai, akan tetapi suatu pekerjaan yang berkehendak kepada iman, yakni sabar  dan kemauan yang keras. Dengan agitasi membangkitkan kegembiraan hati orang banyak tetapi tidak membentuk pikiran orang. Karena kerap kali kegembiraan sementara itu lenyap dengan keras. Agitasi baik pembuka jalan! Didikkan membimbing rakyat keorganisasi  ”.

( Mohammad Hatta)

Membuktikan peran kaum pergerakan dalam memajukan pergerakan menuju cita-citanya. Kalangan pemuda yang berperan besar dalam masa pendudukan jepang muncul pertama kali pada tahun 1930-an ini. Berikut akan dibahas tokoh-tokoh pemuda dengan biografi singkatnya.

Soedarpo Sastrosatomo adalah salah seorang tokoh yang pada jaman Jepang berperan sebagai orang yang sangat dekat hubungannya dengan Sutan Sjahrir yang terkenal dengan gerakan Underground dia muncul tahun 1930-an. Soedarpo dilahirkan tahun 1920 di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara berasal dari keluarga Jawa yang menjadi pengurus Budi Utomo di daerahnya dan juga deket dengan kalangan Taman Siswa. Kehidupan masa kecil yang lebih dekat pada kalangan nasionalis tetapi kemudian bersekolah disekolah Belanda. Sikap nasionalisme kemudian tercermin karena lingkungan pergaulan sekitarnya yang memberikan warna kehidupannya.

Tokoh lain yang masuk dalam lingkaran Sjahrir adalah Soedjatmoko yang bersama-sama Soedarpo pada jaman pendudukan Jepang menentang aksi penggundulan kepala yang dilakukan oleh serdadu Jepang terhadap mahasiswa Ikadaigaku. Soedjatmoko lahir tahun 1922, dikenal sebagai seorang intelektual yang mengkhususkan diri pada teori-teori ilmu sosial dan politik. Soedjatmoko pada masa kecilnya tinggal di negeri Belanda dan setelah masa pendudukan Jepang Soedjatmoko adalah anggota Unitas Studiosorum Indonesia (USI) bersama-sama Soedarpo, Andi Zainal, dan Amir Hamzah menjadi anggota kelompok studi yang di organisir oleh Amir Sjarifuddin. Dari pengalamannya menjadi anggota kelompok studi itu dan pergaulannya pada masa penduddukan, dapat dikatakan mempunyai mentor tiga orang, yaitu Amir Sjarifuddin, Soekarno dan Sjahrir.

Pamudji, pada permulaannya adalah seorang yang di rekrut pertama kali oleh Muso. Dalam perkembangannya kemudian ia masuk kedalam kelompok Amir Sjarifuddin. Pada awal pendudukan Jepang terlibat dalam usaha-usaha gerakan bahwa tanah yang dibiayai Van Der Plas, yang kemudian ketika ditangkap dijatuhi hukuman mati oleh Jepang pada bulan Januari 1943.

Subandi Widarta berasal dari kediri, kemudian menjadi anggota Suluh Pemuda Indonesia cabang Surabaya sejak tahun 1930-an. Setelah kunjungan rahasia Muso ke Surabaya pada tahun 1935, ia bekerja di pabrik minyak BPM. Ketika pada pertengahan tahun 1942, pemerintah Jepang menangkap para pemimpin PKI bawah tanah, maka pemimpin organisasi itu beralih kepada selama pendudukan.

Pergerakan Bawah Tanah (1930-1942)

Pada tahun 1931 tokoh-tokoh PNI di bebaskan dan kembali melakukan aktivitas politik dengan garis lama yaitu agitasi dan konfrontasi. Gubernur Jenderal De Graeff pun tidak mau membubarkan partai itu, walau kekuasaan yang dimilikinya mampu untuk melakukan hal itu. Kebijakan pemerintah kolonial terhadap PNI adalah melemahkan partai terebut melalui penangkapan dan pengasingan terhadap sejumlah pimpinan dan para pengurusnya. Tidak cukup hanya itu, pemerintah kolonial pun melakukan pembredelan pers atas surat kabar Pikiran Ra’jat yang terbit dibandung pada 13 Juli 1931. Masalahnya, karena surat kabar ini memberitakan tentang pemberontakan Zeden Provincien.

Selain pembredelan ini, rapat PARTINDO dan PNI-Baru dilarang. Maksudnya agar rust en orde (keamanan dan ketertiban) tetap terpelihara dengan baik, dengan demikian kolonial dapat menjalankan mesin kekuasaan dengan lebih lancar. Pelarangan terhadap rapat-rapat dilakukan sebagai usaha pencegahan partai menarik perhatian rakyat.

Cara tersebut dipandang cukup efektif dalam meredam PNI menjadi sebuah partai yang radikal di mata pemerintahan kolonial setelah hancurnya PKI. Sejak penahanan tokoh-tokoh PNI tersebut, partai terpecah dalam dua kelompok. PNI-Baru dengan figur utama Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir dimana pendidikan kader menjadi hal utama. selain itu, keduanya berpendapat bahwa perjuangan politik sebagai pelaksanaan melawan kapitalisme, yang dianggap sebagai biang keladi kolonialisme. Sebaliknya, PARTINDO dimana Soekarno, Sartono, dan Anwari berada disini bertujuan memobilisasi masa, sambil melancarkan konfrontasi melalui apa yang disebut sebagai front coklat (bruine front) dengan front putih (witte front).

 Jika dibandingkan dengan Soekarno, Sjahrir dan Hatta memang memiliki pengetahuan lebih lengkap tentang situasi luar khususnya Belanda. Sebab kedua tokoh ini menempuh pendidikan tinggi. Hatta mempelajari ilmu ekonomi, sementara Sjahrir ilmu hukum di negeri Belanda. Dari Belanda, Hatta dan Sjahrir beserta mahasiswa Indonesia lainnya mengatur strategi dengan membentuk Perhimpunan Indonesia (PI). Perbedaan antara Soekarno di satu pihak dengan Hatta dan Sjahrir di lain pihak, turut pula mempengaruhi terhadap cara pandang keduanya dalam membaca situasi kolonial serta langkah yang harus ditempuh.

Penangkapan dan pemenjaraan terhadap Soekarno dan pendahulu-pendahulunya menimbulkan makna tersendiri tentang arti sebuah penjara. Bagi kaum pergerakan tersebut, penjara bukan halangan untuk kembali terjun dipanggung politik menghadapi pemerintahan kolonial. Bagi kaum pergerakan pula penjara dapat berarti lain yaitu sebagai tempat pendidikan dan juga syarat bahwa seseorang pemimpin sejati haruslah sempat mendekam dalam penjara sebagai konsekwensi pandangan-pandangan kritisnya terhadap pemerintahan kolonial. Bagi kaum pergerakan, pandangan terhadap pemimpin dan penjara juga ber beda. Sebuah partai atau perhimpunan akan menarik bagi rakyatnya, jika partai atau perhimpunan tersebut memuat program-program yang dekat dengan rakyat, maka partai atau perhimpunan tersebut akan mendapatkan simpati dari rakyat. Dengan kata lain, partai atau perhimpunan berani berhubungan dengan rakyat dalam kondisi yang represif sekalipun. Ini yang membentuk persepsi rakyat tentang bagaimana sesungguhnya sebuah partai atau perhimpunan itu. Pendapat seperti itu, mungkin atas penglihatan kaum pergerakan terhadap sebagian mereka yang diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kolonial. Ini pula yang mengubah persepsi kaum pergerakan tentang arti sebuah penjara. Atau persepsi semacam ini dipengaruhi oleh kejadian-kejadian akibat gagalnya pemberontakan kaum komunis tahun 1926 dimana banyak pemimpin ditahan di buang ke Boven Digul.

Jika perkembangan di tingkat intern partai mengalami penekanan disana-sini, baik terhadap pengurus maupun partai itu sendiri. di tingkat nasional, terjadi kesepakatan antara beberapa perhimpunan dan partai dalam kongres di Surabaya 30 Agustus sampai 2 September 1939 untuk membentuk pemufakatan partai-partai Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Ketua perhimpunan yang baru ini adalah Sutomo yang berasal dari Surabaya dan Anwari dari Bandung yang dikenal dengan tokoh moderat. Pilihan tersebut nampaknya untuk menjembatani berbagai perhimpunan dan partai yang terpecah-pecah atas dasar ideologi maupun etnis tertentu, terutama kalangan Islam pada tahun 1929. Perubahan ini dimaksudkan agar partai tidak bersifat eksklusif (Islam) semata, tetapi bersifat terbuka untuk menerima keanggotaan dari luar atas dasar kebangsaan.

Indonesische Studie Club yang dibangun oleh Sutomo bersama kaum pergerakan Surabaya mengubah bentuk menjadi Persatuan Bangsa Indoensia (PBI) pada tahun 1933. Perubahan ini bertujuan agar bisa mengkonsentrasikan secara penuh pada perbaikan sosial ekonomi penduduk Surabaya yang dikenal pula sebagai kota industri. Perubahan ini tidak saja mengubah tujuan Indonesische Stuide Club  sebagai sebuah arena bagi kaum pergerakan, tapi perubahan ini juga bisa diartikan tujuan menjadi lebih jelas dirumuskan. Persatuan Bangsa Indoensia (PBI) memiliki orientasi program yang setidaknya diarahkan pada pemerintah kolonial maupun Volksraad. 

Volksraad yang dianggap sebagai komedi omong atau parlemen tiruan (Schijn Parlement) tidak luput dari kritik-kritik tajam kaum pergerakan, dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Komposisi wakil-wakil pribumi di dalamnya tidak sebanding dengan wakil Belanda. Sehingga, Volksraad dipandang tidak mewakili kepentingan pribumi, rakyat menjadi mayoritas di Hindia Belanda. Jika Volksraad tetap belum berpihak sepenuhnya pada pribumi dalam sidang maupun keputusan yang diambilnya, maka Soetardjo Kartohadikusumo mengajukan sebuah petisi pada tanggal 15 Juli 1936 yang dikenal dengan nama ”Petisi Soetardjo”. Soetardjo dalam petisinya menyatakan agar di selenggarakannya Konferensi Kerajaan Belanda yang membahas status politik Hindia Belanda (soal otonomi) dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang.

Petisi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kaum pergerakan sendiri. PNI-Baru menolak secara tegas petisi tersebut, karena caranya yaitu diajukan dengan kedua tangan terbuka kepada pemerintah kolonial. Hal ini yang nampaknya tidak disukai oleh partai tersebut. Sepanjang periode antara tahun 1935-1942 yang ditempuh oleh partai untuk mengubah haluan menjadi lebih bersikap kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Partai menempuh jalan parlementer dan moderat terhadap pemerintahan kolonial.  Sedang janji dari pemerintah adalah, jika partai menempuh jalan tersebut diatas, maka kekuasaan aparat keamanan untuk ikut campur tangan dalam setiap urusan mengenai partai akan dihilangkan.

Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO) yang dibentuk sebagai gerakan anti fasisme juga menumpuh garis yang sama melalui perundingan-perundingan. Dalam perjuangannya, GERINDO dipengaruhi oleh perjuangan dunia antara kekuatan fasis melawan kekuatan demokrasi sebagai isu pokok perjuangan. Amir Sjarifuddin merupakan salah satu tokoh yang populer dalam pergerakan ini. Isu bahwa Hindia Belanda akan dipecah-pecah demi keuntungan fasisme sempat tersiar dikalangan ini. sebab intervensi Jepang di Cina dikecam oleh tokoh-tokoh gerakan ini. Adam Malik dan Wikana mendukung perjuangan GERINDO untuk Front Demokrasi dengan fasisme melawan Jepang.

Pada tahun-tahun akhir pemerintahan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenbourgh Stachhouwer melakukan devaluasi terhadap mata uang golden, sehingga keadaan ekonomi membaik. Tetapi kebijakan terhadap kalangan peregrakan politik reaksionernya dipertahankan. Menjelang Perang Dunia II, politik kolonial dari pemerintahan jajahan membeku. Tidak ada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan.

   Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenbourgh Stachhouwer mengeluarkan larangan rapat dan berkumpul. Untuk mengadakan rapat harus diperoleh ijin terlebih dahulu. Semua rencana yang menyangkut ketatanegaraan Hindia Belanda yang dituntut kaum pergerakan harus ditunda sampai habis perang.

2. Pergerakan Bawah Tanah (1900-1930)

Munculnya “Kesadaran Kebangsaan” dimulai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Ide pendirian itu berasal dari Dokter Wahidin Soedirohusodo, yang telah berkeliling ke kota-kota di pulau Jawa untuk mengkampanyekan pentingnya dana belajar terutama bagi pelajar-pelajar yang mengalami kekurangan dalam keuangan. Tumbuhnya kesadaran kebangsaan ini bersamaan dengan adanya orang-orang pribumi berpendidikan sebagai akibat dari politik etis (Ethische Politiek) yang mula diberlakukan sejak tahun 1901.

Ide-ide dari wahidin ini ketika disampaikan di Batavia mendapat sambutan yang positif dari murid-murid Sekolah Dokter Djawa, STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) terutama Sutomo, Goenawan, dan kawan-kawannya. Mareka ini orang-orang yang dikenal dengan sebutan kaoem moeda, yang merupakan bagian sedikit sekali dari orang-orang yang bisa menikmati pendidikan.

Kesadaran kebangsaan ini kemdian dikenal dengan nama pergerakan (movement). Suatu gerakan yang mulai tumbuh dengan cepat dalam masyarakat jajahan, yang diekspresikan dalam bentuk koran-koran dan majalah; rapat-rapat dan pertemuan; serikat buruh dan pemogokkan; asosiasi dan partai; novel-novel; lagu daetrah dan teater.

Pada tahap awal, dunia pergerakan masih cenderung bersifat kedaerahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya organisasi-organisasi kedarahan dan juga keagamaan, seperti Budi Utomo yang pernah disebutkan diatas, ketika berdiri keanggotaannya hanya untuk orang  Jawa saja. Awal yang bagus bagi Budi Utomo maka kemudian berkembang Sarekat Islam, Muhammadiyah, Trikoro Dharmo, Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Pasundan, Indische Partaij dan lain-lain. Yang secara umum lebih bersifat kedaerahan dan keagamaan.

Dunia pergerakan berkembang menjadi semakin jelas arahnya dengan kemunculan Sarekat Islam pada tahun 1912. Sarekat Islam didirikan oleh H. Samanhudi di Surakarta pada awal 1912, organisasi ini berasal dari perkumpulan Rekso Roemekso yang merupakan perkumpulan ronda untuk menjaga jemuran batik dari pencurian para pencuri. Perkumpulan ini menjadi sangat penting ketika muncul persaingan dengan orang-orang Cina. Organisasi ini muncul di kota-kota tertentu, jadi bersifat lokal. Hal ini disebabkan karena kepengurusan tingkat pusat tidak diberi hak badan hukum (rechtperson) sampai 1918. Dunia pergerakan dapat dikatakan telah tumbuh, hal ini ditandai dengan munculnya koran-koran yang berfungsi media ekspresi orang-orang pergerakan. Media koran menjadi ekspresi ide-idenya, dari sini muncul wartawan-wartawan  yang menjadi pemimpin pergerakan yang memiliki tempat tinggal yang tetap dalam dunianya.

Memasuki tahun 1920an, ada dua bagian yang cukup penting mengenai konsepsi kebangsaan yang mulai ada perubahan. Kalau pada awalnya organisasi-organisasi yang telah disebutkan diatas lebih bersifat lokal atau kedaerahan maka tahun 1920an ditandai dengan munculnya konsepsi tentang Indonesia untuk menyebut seluruh daerah Hindia Belanda.

Konsepsi ini tidak lagi menyebut nama Hindia Belanda, tetapi menggantikannya dengan nama Indonesia yang lebih berkaitan dengan konsepsi politis dan etnografis. Dengan berpijak pada konsepsi politis maka yang terjadi kemudian tidak ada anggapan bahwa Hindia-Belanda bersifat sosiatif, tetapi mengarah kepada otonomi. Perkembangan politik yang penting untuk memperlihatkan peran partai-partai politik pada tahun 1920-an dikenal dengan konsepsi Kooperasi dan Non-Kooperasi dalam kalangan peregrakan. Konsepsi ini sebenarnya bisa ditarik ke belakang untuk melihat pemogokan buruh di tanah Jawa. Dalam menghadapi pemogokan-pemogokan ini, pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan penangkapan atas tokoh-tokoh aksi pemogokan tersebut. Hal ini berarti bahwa aksi-aksi yang dijalankan dianggap sejalan dengan kebijakan pemerintah jajahan. Hal ini berbeda dengan tahun 1920-an ketika aksi-aksi yang dilakukan kalangan pergerakan mendapat reaksi yang keras dari pemerintah Hindia Belanda. Reaksi ini berbentuk penangkapan atau pembuangan tokoh-tokoh pergerakan seperti Tan Malaka, Darsono, Abdoel Moeis, Semaun, Mardjohan dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah kolonial untuk menghadapi gejolak ini dengan cara mengeluarkan artikel 161 bis yang digunakan untuk menahan atau membuang orang-orang pergerakan. Dengan perkataan lain apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa Gubernur Jenderal Dirk Fock  bersifat represif terhadap kalangan pergerakan. Tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial seperti diatas, baik terhadap kaum pergerakan maupun organisasi pergerakan, nampaknya cukup efektif dalam meredam suara-suara keras dari kalangan pergerakan.

Bagi kaum pergerakan sendiri, sikap represif yang ditunjukan oleh pemerintah kolonial semakin mempertegas posisi kaum pergerakan. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga tahun 1926, yakni ketika pemerintah kolonial dihadapkan pada aksi-aksi kaum komunis, PKI dengan serikat-serikat yang berafiliasi kepadanya. Aksi itu berupa pemberontakan yang terjadi di Banten dan Sumatera Barat. Sikap pemerintah kolonial sama dengan yang ditunjukannya terhadap organisasi radikal dan pemogokan-pemogokan pada tahun 1919-1923 yakni tidak mengenal ampun. Penangkapan, pembuangan bahkan pelarangan-pelarangan terhadap organisasi dan tokoh pergerakan diberlakukan.

Boven Digul menjadi rumah kedua bagi kaum peregrakan yang terlibat dalam aksi pemberontakan yang gagal tersebut. Bagi kaum pergerakan kegagalan aksi yang dilakukan oleh kaum komunis tahun 1926 ini telah memberi pelajaran, bagaimana sikap dan tindakan pemerintah dalam menghadapi kaum pergerakan yang dipandang radikal. Manfaat yang dapat dipetik dari kegagalan tersebut adalah bagaimana seharusnya menghadapi pemerintahan kolonial. Pandangan seperti ini tetap berlaku hingga tahun 1930-an. Organisasi yang sifatnya non partai mulai dijajaki, namun dalam takaran tertentu memiliki peran dan fungsi yang hampir mirip dengan partai.Maka, Studie Club sebagai arena pertemuan dan tukar pikiran diantara kaum pergerakan dengan melontarkan alternatif pemikiran yang lebih positif dan kritis telah lahir. Sebagai perhimpunan alternatif, Studie Club cukup mampu untuk menjawab sejumlah persoalan koloni waktu itu.

Motor penggerak perhimpunan tersebut adalah Sutomo, Sukarno, Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan sejumlah kalangan pergerakan di Surabaya dan Bandung, kota dimana Studie Club awal dilahirkan. Perkembangan ini nampaknya berjalan kearah yang lebih baik. Namun, pemerintah kolonial pun tak kurang hati-hati terhadap kehadiran Studie Club. Sebab, pemerintah kolonial pun menuduh bahwa Studie Club telah dipengaruhi oleh orang-orang komunis. Pada perkembangan selanjutnya, Studie Club-Studie Club berubah menjadi partai-partai baru yang sesuai dengan kebijakan kelompok-kelompok tersebut. Indonesische Studies Club misalnya menjadi PARINDRA, lalu Algemeene Studie Club menjadi PNI. Kondisi-kondisi  ini tampaknya turut diamati oleh pemerintah kolonial.

Sebab, tokoh-tokoh pergerakan yang tergabung didalamnya beberapa diantaranya termasuk radikal dalam pandangan pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh tersebut terutama dari kalangan Algemeene Studies Club yang berorientasi kearah politik. Aktivitas dari Studie Club-Studie Club ini terutama setelah terjadi perubahan menjadi partai makin diperhatikan oleh pemerintah kolonial dimana pemerintah kolonial semakin meningkatkan kewaspadaannya. Ini dapat dilihat, bagaimana pemerintah kolonial memperlakukan PNI dan tokoh-tokohnya. Penahanan dan penangkapan dari pengurus-pengurus PNI yang mengundang kritik dari kaum pergerakan, bahkan PNI sebagai salah satu partai terbesar dapat dilumpuhkan.

Konsekwensi dari penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI dan kacaunya PNI intern sendiri, telah melahirkan sikap dan pandangan kaum pergerakan terhadap pemerintah kolonial. Sikap dan pandangan kaum pergerakan tersebut adalah kooperasi atau non-kooperasi. Bukan hal yang baru sebenarnya. Jika ditelusuri cara pandang seperti itu ada juga pada awal tahun 1920-an, tetapi belum dirumuskan secara lebih jelas. Adapun yang dimaksud dengan non – kooperasi adalah tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan kolonial. Kaum pergerakan dalam kelompok ini juga menolak adanya Schijn Parlemen (Parlemen Palsu) atau Volksraad, juga menolak raad-raad raad-raad yang lain.

PNI adalah partai masa yang mengambil sikap non-kooperasi. Soekarno, Sartono dan yang lainnya dalam tubuh PNI ini tetap konsisten dengan sikap yang mereka tentukan. Sikap yang dipegang oleh Soekarno dan kawan-kawannya ini di PNI, berbenturan dengan pemerintah kolonial. Hal ini kemudian tidak jarang berakibat dilakukannya pembuangan dan pemenjaraan terhadap tokoh-tokoh PNI itu. Boven Digul, Banda Neira dan Bengkulu merupakan sejumlah tempat yang cukup terkemuka sebagai tempat pembuangan pada masa itu.

Sejarah Nama Indonesia

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka ragam. Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan).

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Dwipa (Pulau) dan Antara (Luar, Seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, Istri Rama yang di culik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas) diperkirakan pulau Sumatera sekarang yang terletak di kepulauan Dwipantara.

Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan itu sebagai Jaza’ir al-Jawi (Kepulauan Jawi). Nama latin untuk kemenyan, Benzoe berasal dari nama bahasa Arab Luban Jawi (Kemenyan Jawa). Sebab pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax Sumatrana yang dulu tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jema’ah haji Indonesia masih sering di panggil ”orang jawa” oleh orang arab, termasuk untuk orang Indonesia dari luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa arab juga dikenal nama-nama Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), dan Sundah (Sunda) yang disebut Kullluh Jawi (semua Jawa).

Bangsa-bangsa eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut ”Hindia Muka” dan daratan Asia Tenggara dinamai  ”Hindia Belakang”. Sementara kepulauan ini memperoleh nama Indische Archipel, Indian Archipelago, I’Archipel Indien  (Kepulauan Hindia) atau Oost Indie, East Indies, Indies Orient (Hindia Timur). Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Maleische Archipel, Malay Archipelago, I’Archipel Malais (Kepuluan Melayu).

Unit politik yang berada dibawah jajahan Belanda nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu ”Insulinde” yang artinya Kepulauan Hindia (dalam bahasa latin Insula berarti pulau). Nama Insulinde ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi naam surat kabar dan organisasi peregrakan di awal abad ke-20.

Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA, BI : Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur) yang dikelola oleh James Richardson Logan (1819-1869) berasal dari Skotlandia. Kemudian pada tahun 1849 ahli etnologi inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865) menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA. Dalam JIAEA volume IV tahun 1850 halaman 66-74, Earl menulis artikel On the leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia). Dalam artikel itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk kepuluan Hindia atau kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name) sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama yaitu Indunesia atau Malayunesia (nesos nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis (diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ).

”...Penduduk kepulauan Hindia atau kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi ’orang Indunesia’ atau ’Malayunesia’”.

( George samuel Windsor Earl )

Earl sendiri mengatakan memilih nama Malayunesia (kepulauan Melayu) daripada Indunesia (kepuluan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk kepulauan Maladewa). Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Dalam JIAEA volume IV halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago (etnologi dari kepulauan Hindia). Pada awal tulisannya Logan pun mengatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah indian Archipelago (kepulauan Hindia) terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian mengambil nama Indunesia yang di buang Earl, dan huruf U di ganti dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap menyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian,  sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa.

”Mr. Earl menyarankan istilah etnografi   ’Indunesian’, tetapi menolaknya dan mendukung ’Malayunesian’. Saya lebih suka istilah geografis murni ’Indonesia’, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau kepulauan Hindia”.

( James Richardson Logan)

Ketika mengusulkan nama ”Indonesia” agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama ”Indonesia’ dalam tulisan-tulisan ilmiahnya dan lambat tahun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.

Pada tahun 1884 Guru Besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku ”Indonesia oder die Inseln des Malayischen Archipel” (Indonesia atau pulau-pulau di kepulauan Melayu) sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah ”Indonesia”  di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah ”Indonesia” itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara laian tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch – Indie tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah ”Indonesia” itu dari tulisan-tulisan Logan.

Pribumi mula-mula menggunakan istilah ”Indonesia” adalah Suwardi Suryaningrak (Ki Hajar Dewantara). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1933 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama ”Indonesische Persbureau”. Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch (Hindia) oleh Prof. Cornelis  van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, Inlander  (pribumi) diganti dengan dengan Indonesier (orang Indonesia).

Politik

Pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging) berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, ”Hindia Putra” berganti nama menjadi ”Indonesia Merdeka”. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya :

”Negara Indonesia merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut ’Hindia-Belanda’. Juga tidak ’Hindia’ saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya”.

( Mohammad Hatta )

Di Indonesia Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). National Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini di kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; Parlemen Hindia Belanda) yaitu Muhamad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, dan Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan mosi kepada Pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlandsch-Indie. Permohonan ini ditolak. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama Hindia-Belanda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan lahirlah Republik In donesia.